JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di ruangan kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila dan proses Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Keduanya sepakat RUU Terorisme perlu segera rampung.

"Apa yang sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah yaitu undang-undang mengenai terorisme itu agar bisa segera kita rampungkan undang-undangnya untuk mencegah berkembang dan munculnya lagi gerakan-gerakan teroris itu," kata Zulkifli, Selasa.

(Baca: Pemerintah Terus Dorong Penuntasan RUU Anti-terorisme)

Sementara itu, Wiranto menuturkan, terorisme sudah menjadi musuh bersama yang dalam penanggulangannya, harus melibatkan banyak kompenen.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meminta dukungan MPR dan DPR agar pembahasan RUU Terorisme segera diselesaikan.

Selain itu, Pemerintah dan MPR juga sepakat soal poin pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Hal itu juga sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif MPR dan Pemerintah maka kita lebih mudah mengajak masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang sangat strategis ini," kata Politisi Partai Hanura itu.

(Baca: Pimpinan Pansus: RUU Terorisme Akan Tunjukan Bahwa Negara Hadir)

Adapun terkait isu ormas anti-Pancasila, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa tak boleh ada kelompok yang menganut ideologi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Keduanya juga membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

"Ke depan nanti agar kita menjadi suatu kesatuan utuh antara Pemerintah dan masyarakat yang diwakili organisasi kemasyarakatan bersama-sama untuk menjaga ini," tutur Wiranto.