BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa penanganan terorisme di Indonesia memang harus komprehensif. Oleh sebab itu, Tito tak mempersoalkan jika TNI ikut terlibat aktif di dalam penanganan salah satu kejahatan luar biasa tersebut.

"Saya sudah diskusi dengan Menkopolhukam dan Panglima TNI. Intinya terorisme ini harus komprehensif. Tidak bisa hanya satu instansi," ujar Tito di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).

Sebuah tindak pidana terorisme, menurut Tito, tak hanya melulu soal penindakan. Namun juga di luar itu. Misalnya kegiatan intelijen, deradikalisasi, dan rehabilitasi. TNI pun dinilai memiliki potensi untuk turut andil di dalam segala aspek-aspek tersebut.

"Mulai dari potensi intelijen, teritorial dan tim penindakannya. Lalu kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama?" lanjut Tito.

Tito kemudian mencontohkan beberapa wilayah penindakan terorisme yang dapat dimasuki TNI. Contoh pertama, yakni pencegahan.

(Baca: Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme)

TNI bisa menggunakan 'tangan' intelijennya untuk memantau orang-orang yang diduga sebagai kelompok teror. Contoh kedua, deradikalisasi dan rehabilitasi. TNI juga bisa turut melakukan pendekatan kepada mantan narapidana kasus terorisme.

"Untuk penindakan juga bisa, Misalnya di laut lepas di mana Polri tidak memiliki aset, (TNI) bisa masuk. Pembajakan di laut, di udara juga, kenapa tidak? Pokoknya di medan-medan khusus yang Polri tidak memiliki kemampuan yang cukup semisal gunung dan hutan," ujar Tito.

Tito mengatakan, sinergi antara TNI-Polri sudah terlihat di dalam Operasi Tinombala di Poso, beberapa tahun silam.

"Apalagi, jaringan teroris sekarang kan tidak hanya jaringan lokal, tapi juga internasional. Ada di Filipina Selatan, Suriah, Afganistan, Turki dan Irak. Ini semua bisa kita sinergikan," ujar Tito.

(Baca:  Wiranto Merasa Tangan Aparat Pemberantas Terorisme Diborgol)

Diberitakan, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden pun meminta hal itu dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menkopolhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Ini merupakan pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengungkapkan soal pelibatan TNI tersebut. Wacana soal pelibatan TNI ini sudah muncul sejak RUU tersebut mulai digulirkan di DPR RI, awal 2016.

Jokowi sekaligus meminta Menkopolhukam Wiranto mengejar DPR untuk perampungan RUU tersebut.

"Saya ingin agar RUU Antiterorisme ini segera dikejar ke DPR. Ini Pak Menkopolhukam agar bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya. Karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan, untuk memperkuat aparat kita bertindak di lapangan," ujar Jokowi.