JAKARTA, KOMPAS.com - Molornya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu berdampak terhadap ketidakpastian anggaran.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya memperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15,2 triliun, angka pastinya tetap harus menunggu payung hukum yang baru.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, payung hukum yang baru itu akan menjadi dasar peyusunan pedoman teknis, termasuk penganggaran tahapan penyelenggaraan pemilu (budgeting).

Menurut Hasyim, jika pemilu diibaratkan pernikahan, maka KPU adalah panitia pernikahannya (wedding organizer).

"Ibarat pemilu itu perhelatan perkawinan, maka kita harus tahu siapa mantennya, berapa jumlahnya, tamunya siapa yang diundang. Kan begitu. Terus mau pakai gedung atau pakai lapangan, mau terbuka atau tertutup. Itu berpengaruh semua," kata Hasyim, saat ditemui di Gedung KPU, Rabu siang (5/7/2017).

Baca: KPU Harap Rapat Konsultasi Bahas Pemilu 2019 dengan DPR Segera Digelar

Hasyim mengatakan, KPU sudah mempunyai asumsi awal besaran anggaran yang dibutuhkan.

Namun, kepastiannya tetap harus disesuaikan dengan UU terbaru yang saat ini masih terus menjadi perdebatan di DPR.

"Misalnya saja kalau mau pakai (sistem) tertutup, pasti desain surat suaranya beda dari sistem proporsional terbuka. Itu pasti ngefek ke budget," kata dia.

Selain itu, anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan pemilu juga akan masuk dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Oleh karena itu,  KPU berharap DPR bergerak cepat menyelesaikan revisi UU Pemilu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR-RI pada Juni 2017, Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2019 sebesar Rp 15,2 triliun.

---

Penulis	:	Estu Suryowati
Editor	:	Inggried Dwi Wedhaswary