JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendorong agar partai koalisi pendukung pemerintah bertemu untuk menyamakan persepi.

Hal itu disampaikan Daniel menanggapi adanya partai koalisi yang berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lainnya dalam menyikapi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Kita dorong koalisi bertemu dan bahas samakan persepsi," ujar Daniel melalui pesan singkat, Jumat (14/7/2017).

(baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Namun, terkait perbedaan sikap lainnya dengan pemerintah, seperti dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, menurut Daniel, merupakan hal wajar.

Sebab, RUU Pemilu menyangkut hajat hidup masing-masing partai sehingga setiap partai memiliki perhitungan dan kajiannya sendiri, dan bisa jadi berbeda dengan pemerintah.

Namun demikian, ia menegaskan, koalisi harus kompak dalam melangkah ke depan untuk menyukseskan program pemerintah.

"Koalisi harus tetap kita jaga kekompakannya," lanjut Daniel.

(baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mempertanyakan PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Ormas.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut.

Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

(baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.

---

Penulis	:	Rakhmat Nur Hakim
Editor	:	Sandro Gatra