JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi menuturkan bahwa dalam membentuk koalisi, ada komitmen bersama yang dibuat oleh partai-partai koalisi untuk menyukseskan pemerintah.

"Jadi kewajiban buat kami adalah menyukseskan pemerintahan sekarang," tutur Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Koalisi terdiri tak hanya dari partai-partai yang sejak awal mendukung pemerintahan terpilih, tetapi juga partai-partai yang belakangan bergabung. Namun, hal itu tak menjadi masalah asalkan komitmen mendukung pemerintahan terus dipegang.

Jika ada partai koalisi yang justru tak mendukung kebijakan pemerintahan, menurut Taufiq, partai itu mengabaikan komitmen koalisi. Partai itu, kata dia, hanya meminta hak namun menolak ketika diminta kewajiban.

(Baca: Ketum PAN Sebut Perppu Bisa Beri Dampak Negatif ke Jokowi)

"Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan hanya untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban, lebih baik mengundurkan diri saja," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung perppu tersebut. Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

(Baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah, ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017). Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.

Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.

Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.

---

Penulis	:	Nabilla Tashandra
Editor	:	Sabrina Asril