JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, kejaksaan tengah menyusun mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kejaksaan, kata dia, terus dilibatkan dalam rencana pembubaran tersebut.

"Masih dalam finalisasi, kita sudah dilibatkan juga dalam pembahasan itu," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Prasetyo mengatakan, selama proses pembahasan bersama sejumlah instansi terkait, muncul beberapa opsi mekanisme pembubaran.

Termasuk pembubaran dengan menggunakan Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"Opsi mana yang dianggap paling tepat, sedang difinalkan," kata Prasetyo.

(baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Sebelumnya, Prasestyo membuka kemungkinan pembubaran HTI melalui Perppu atau Kepres. Prasetyo menegaskan bahwa kejaksaan berkomitmen tetap mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasila.

"Kejaksaan masih komitmen sampai kapan pun ingin tetap mempertahankan NKRI yang utuh, tidak terpecah-pecah dan tidak tergantikan dengan filosofi paham lain yang tidak sesuai dengan paham kita sendiri. Kita punya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika," kata Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya menegaskan bahwa rencana pembubaran HTI melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan langkah yang sesuai prosedur hukum.

(baca: Wiranto: Ideologi Khilafah HTI Ingin Meniadakan Negara Bangsa)

Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban negara yang sedang membangun.

Sementara itu, muncul berbagai anggapan bahwa lebih baik pembubaran dilakukan lewat pengadilan.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(baca: HTI Menolak Tuduhan Anti-Pancasila)

Ada tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra optimistis pihaknya bakal menang melawan jika pemerintah menempuh jalur hukum untuk membubarkan HTI.

(baca: Yusril Yakin HTI Bakal Menang Melawan Pemerintah)

Yusril menilai, HTI merupakan organisasi masyarakat yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.

Selain itu, menurut dia, HTI tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma kepatutan.

"HTI berada di posisi yang benar dan pemerintah di posisi yang salah," ujar Yusril, saat memberikan keterangan pers, di kantornya, Selasa (23/5/2017).

Menurut Yusril, rencana pembubaran HTI yang diumumkan oleh pemerintah pada 8 Mei 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yusril menjelaskan, dalam UU tersebut secara jelas diatur berbagai tahapan yang harus dilalui pemerintah sebelum membubarkan sebuah ormas.