Satu Meja

JAKARTA, KOMPAS.com - Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, menilai pemerintah tidak dapat disebut melanggar undang-undang terkait rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pria yang akrab dipanggil Gus Mis itu menilai pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto soal HTI justru ingin mengumumkan bahwa pemerintah akan menjalankan prosedur sesuai hukum dan undang-undang.

"Pengumuman tadi semacam pemberitahuan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum. Jadi bukan suatu keputusan hukum," kata Zuhairi MIsrawi saat menjadi pembicara dalam program "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (8/5/2017) malam.

Menurut Gus Mis, jika melihat penjelasan dari Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri, terlihat bahwa pemerintah sebenarnya baru mulai menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang tersebut menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan syarat pembentukan maupun pembubaran ormas. Misalnya, ada langkah-langkah berupa peringatan, pembekuan badan hukum dan proses melalui jalur pengadilan.

"Kita harus tunggu di pengadilan, apakah HTI masih bersama Pancasila dan NKRI atau tidak," kata Gus Mis.

Dalam pidato pada Senin siang, Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan gugatan pembubaran HTI melalui pengadilan.

Namun, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyesalkan langkah pemerintah. Ismail membantah seluruh tudingan pemerintah terhadap ormas keagamaan tersebut.

(Baca: Jubir HTI: Apa Salahnya Hizbut Tahrir?)

Ismail menegaskan, selama ini HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun memiliki ideologi anti- Pancasila seperti yang dituduhkan oleh pemerintah.

Menurut dia, wacana pembubaran HTI, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menjadi sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.

Apalagi, pemerintah tidak pernah mengirimkan surat peringatan, sesuai mekanisme sanksi terhadap ormas yang melanggar, yang diatur dalam UU Ormas.

(Baca: HTI: Kami Tidak Pernah Diberikan Surat Peringatan oleh Pemerintah)