JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menyoroti debat perdana calon presiden (capres) yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023) malam.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, debat tersebut luput membahas penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Padahal, tema HAM menjadi isu utama debat capres kemarin.

“Selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR," kata Usman Hamid, dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

"Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Usman lantas menyinggung soal kasus-kasus pelanggaran HAM belakangan ini yang tak berujung pada penyelesaian yang benar dan adil.

Ia mencontohkan, kasus tewasnya 135 suporter di Stadion Kanjuruhan akibat gas air mata polisi. Lalu, kasus pembunuhan laskar FPI atau kasus KM 50, hingga penembakan pendukung Prabowo Subianto, Harun Al Rasyid, dalam demonstrasi protes hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurutnya, Komnas HAM telah menginvestigasi kasus-kasus tersebut dan menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM.

Kemudian, Komnas HAM juga sudah memberi rekomendasi langkah yang perlu diambil negara untuk penyelesaian yang berkeadilan.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Usman mengatakan, dalam debat capres kemarin, tiga kasus itu dibicarakan oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, tetapi forum tersebut sama sekali tak membahas kinerja Komnas HAM di baliknya.

"Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara," kata Usman.

“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput," ujarnya lagi.

Baca juga: 5 Catatan Komnas HAM Terkait Debat Capres Perdana

Usman menyayangkan para capres yang berdebat belum memaparkan rencana langkah konkret terkait kebijakan HAM yang progresif.

Terlebih, pemerintah sudah mendaftar 12 kasus pelanggaran HAM berat yang perlu diselesaikan negara.

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu, bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?" kata Usman Hamid.

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia," ujarnya lagi menegaskan.

Baca juga: Prabowo Dinilai Salah Alamat, Harusnya Tunjuk Jokowi soal Pengadilan HAM, Bukan Mahfud

---

Penulis	:	Vitorio Mantalean
Editor	:	Novianti Setuningsih