JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima catatan terkait debat calon presiden (capres) yang digelar Selasa (12/12/2023) malam.

"Semalam saya mencatat sekurang-kurangnya lima poin penting terkait HAM yang menjadi pembahasan debat pertama," ujar Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Catatan pertama Komnas HAM terkait indeks demokrasi di Indonesia yang disebut menurun dalam debat tersebut.

Menurut Pramono, indeks demokrasi perlu dibahas karena pemimpin masa depan harus memiliki komitmen untuk meningkatkan indeks tersebut.

"Itu penting bagi semua pasangan calon untuk memastikan bahwa ke depan ruang kebebasan sipil tetap dijaga. Kebebasan sipil jadi salah satu tanda demokrasi yang sehat kalau ruang kebebasan sipil terjadi pengekangan itu artinya ruang demokrasi kita menurun, karena itu penting," katanya.

Baca juga: Panelis Tak Puas, Jawaban Para Capres dalam Debat Dinilai Masih Umum

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah), Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Catatan kedua, Pramono mengatakan, perlu ada perhatian terkait kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan di masa depan.

"Jadi kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok buruh tani nelayan itu suaranya harus didengar dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kelompok rentan tidak jadi korban bahkan dikorbankan dalam proses pembangunan," ujarnya.

Catatan ketiga terkait hak lingkungan. Hampir sama dengan kelompok rentan, Pramono berharap ada kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan bersifat inklusif.

Dengan kebijakan tersebut, hak lingkungan warga tak lagi tercerabut karena adanya proyek pemerintah.

"Jangan sampai proses pembangunan misalnya soal investasi membuat dampak buruk bagi masyarakat kita, salah satunya erkait aspek lingkungan," katanya.

Baca juga: Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar

Catatan keempat terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pramono mengatakan, siapa pun yang terpilih nantinya harus berkomitmen melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus HAM berat masa lalu.

"Ini juga penting untuk dituntaskan oleh paslon terpilih ke depan, salah satu agenda pentingnya adalah ini. Sehingga isu ini tidak jadi isu politik saja," ujarnya.

Terakhir soal isu Papua, Pramono mengaku setuju dengan berbagai pandangan para capres untuk menghentikan konflik di Papua.

"Masyarakat papua ini, saya setuju dengan pandangan para paslon semalam, harus multiperspektif pendekatannya," katanya.

"Jadi pendekatan dialog harus tetap dilakukan, masyarakat papua harus didengarkan sebelum pengambilan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh mereka," ujar Pramono melanjutkan.

Diketahui, debat capres perdana mengangkat isu soal hukum, pemberantasan korupsi, HAM, demokrasi, hingga layanan publik.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI