Sebelum Jadi Bodong, Begini Cara Mengurus Tunggakan Pajak Kendaraan
Selasa, 17 September 2019 | 11:42 WIB
Razia mobil di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).Baca Juga
- Diskon Sampai 50 Persen Bagi Penunggak Pajak Kendaraan di DKI
- Keringanan Pajak Kendaraan untuk Warga DKI Jakarta
- Lagi, Polisi Nyangkut di Kap Mobil yang Coba Kabur saat Mau Ditilang
- Siap-Siap Mau Ada Razia Pajak Kendaraan di Jakarta
- Sekitar 2 Juta Kendaraan di Jakarta Terancam Jadi Besi Rongsok
- Polisi Berhak Tilang Kendaraan yang Menunggak Pajak
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama dua tahun berturut-turut, terhitung dari habisnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yakni lima tahun sekali, datanya terancam akan dihapus.
Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110, di mana disebutkan setelah data STNK dihapus dan tidak bisa diaktifkan lagi maka mobil atau sepeda motor itu akan jadi besi rongsok alias tidak bisa digunakan lagi di jalan raya.
Kendati demikian, sebagaimana dikatakan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, para pemilik kendaraan bisa mengaktifkan kembali STNK kendaraannya dengan datang langsung ke Samsat, sebelum masa berlaku penghapusan data dimulai.
Baca juga: Sekitar 2 Juta Kendaraan di Jakarta Terancam Jadi Besi Rongsok
Anggota Polres Kebumen diperiksa saat akan memasuki halaman Mapolres Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (30/4/2019)
"Prosedurnya sama saja seperti membayar pajak tahunan biasa. Persyaratannya membawa KPT asli dan STNK asli. Nominal yang harus dibayar saja yang berbeda karena dikenakan denda sesuai dengan berapa lama menunggaknya," kata Sumardji kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).
Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.
Perhitungan Denda PKB: 25 % per tahun
Terlambat 3 bulan = PKB x 25% x 3/12
Terlambat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12
Denda SWDKLLJ : besarnya Rp 32.000 untuk roda 2 dan Rp 100.000 untuk roda 4.
Baca juga: Polisi Berhak Tilang Kendaraan yang Menunggak Pajak
Contoh: Anda punya sepeda motor dan terlambat bayar 6 bulan. Jumlah PKB tertera di STNK Rp 232.000 dan SWDKLLJ Rp 35.000. Maka Anda dikenakan denda keterlambatan sebesar (Rp 232.000 (PKB) x 25% x 6/12 ) + Denda SWDKLLJ (Rp 32.000) = Rp 61.000.
Sehingga, total yang harus dibayar sebesar adalah Rp 232.000 (PKB) + Rp 35.000 (SWDKLLJ) + Rp 61.000 (denda) = Rp 328.000.
Demi mengurangi beban para penunggak pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini BPRD menggelar keringanan pajak dengan potongan hingga 50 persen bagi bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak 2012 ke bawah.
Sementara wajib pajak yang menunggak PKB dan BBN-KB dari 2013 sampai 2016, diberikan diskon pokok pajak dengan jumlah 25 persen. Biaya administrasi pun dibebaskan.
Program keringanan pajak ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau membayarkan kewajibannya yang sudah dimulai sejak 16 September hingga 30 Desember 2019 mendatang.
| Penulis | : | Ruly Kurniawan |
| Editor | : | Aditya Maulana |
