JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memerintahkan Dinas Dukcapil Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan untuk membuka posko pelayanan pasca-tsunami melanda kawasan Selat Sunda.

Tsunami menerjang pantai di pesisir Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) malam.

Posko tersebut difungsikan untuk dua keperluan utama. Pertama, membantu identifikasi korban.

Fungsi ini dilakulan oleh tim Inavis yang berwenang dalam akses NIK dan biometrik bersama DVI Polri.

Baca juga: INFOGRAFIK: Fakta Tsunami Selat Sunda...

Fungsi kedua adalah pelayanan dokumen kependudukan. Dukcapil akan menerbitkan KTP elektronik atau e-KTP bagi penduduk yang kehilangan dokumen tersebut akibat tsunami.

Pelayanan dokumen kependudukan juga meliputi penerbitan akta kematian bagi penduduk yg meninggal dunia.

"Dukcapil telah menyiapkan tim yang melibatkan personil pusat dan daerah, Serang dan Pandeglang, untuk mendukung pengungkapan identitas korban meninggal maupun luka-luka," kata Zudan melalui keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).

"Saat ini Dinas Dukcapil Serang maupun Pandeglang siaga di kantor dan sebagian sudah ada di lapangan," lanjut dia.

Baca juga: Cerita 2 Warga Sumsel Selamat dari Tsunami: Sebelumnya, Terdengar Suara Gemuruh...

Zudan mengatakan, selain melibatkan kepala dinas Dukcapil, operasi bantuan penanganan wilayah tedampak bencana juga ditangani oleh tim teknis Dukcapil di daerah.

Ia meminta masyarakat memberi dukungan terhadap penanganan dampak bencana.

Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga Senin (24/12/2018), pukul 07.00 WIB, akibat tsunami di wilayah Selat Sunda, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi.

Kerusakan fisik meliputi 611 unit rumah rusak, 69 unit hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, dan 420 perahu-kapal rusak.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fakta Tsunami Selat Sunda