JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPR setuju dengan langkah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas.

Fraksi PDI-P akan mengawal Perppu tersebut nantinya agar disahkan menjadi Undang-undang.

Perppu tersebut diterbitkan untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Setuju," kata Bendahara Fraksi PDI-P di DPR, Alex Indra Lukman melalui pesan singkat, Rabu (12/7/2017).

"Sebagai partai pengusung Pemerintah, kami di DPR tentu akan berada di garis depan untuk mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah," sambungnya.

(baca: PBNU Dukung dan Siap Mengawal Perppu Pembubaran Ormas)

Menurut dia, payung hukum untuk pembubaran ormas memang diperlukan agar ormas yang bertentangan dengan dasar negara dapat segera dibubarkan.

Saat ditanyakan apakah situasi saat ini sudah memenuhi unsur kegentingan dan memaksa untuk diterbitkan perppu, Alex menegaskan, jika ada pihak yang ingin mengganti dasar negara, maka sudah bisa dikategorikan genting.

"Konsensus berbangsa bernegara kita adalah empat pilar, bila ada yang tidak setuju atau ingin mengganti maka itu sangat genting dan angat memaksa," ujarnya.

(baca: Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Jalan Pintas yang Mengancam Demokrasi)

Sebelumnya, sebanyak 14 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memang mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera menerbitkan perppu untuk mempermudah mekanisme pembubaran ormas.

(baca: 14 Ormas Islam Desak Pemerintah Percepat Pembubaran HTI)

Selain PBNU, 13 ormas Islam lainnya yang memberikan pernyataan sikap adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Presiden Joko Widodo disebut sudah meneken Perppu tentang Pembubaran Ormas. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan mengumumkan substansi Perppu Rabu siang.

Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Salah satunya HTI.

(baca: Fahri Hamzah Pesimistis Perppu Ormas Lolos di DPR)

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku.

HTI pun menentang langkah pemerintah tersebut. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, HTI akan bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa Hukum HTI, pada Rabu (12/7/2017), untuk melawan langkah pemerintah tersebut.