JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyarankan agar Partai Demokrat tak memaksakan mengusung calon presiden yang belum memenuhi sejumlah kriteria penilaian.

Hal ini disampaikan Ray menanggapi kemungkinan Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

Sebaliknya, menurut Ray, Demokrat harusnya melakukan perhitungan kembali dengan memerhatikan segala aspek potensial diri yang dimiliki seorang calon presiden.

"Sebaiknya dipikirkan dengan matang, penuh perhitungan dan dengan target yang dapat dijelaskan. Sebab, dari aspek popularitas dan elektabilitas (AHY) masih jauh dari yang diharapkan," kata Ray, Selasa (27/6/2017).

(baca: Langkah Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono sebagai Capres 2019)

Menurut Ray, saat ini ada dua nama yang mencuat dalam bursa capres 2019, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Jika ditinjau dari aspek popularitas, Jokowi dan Prabowo jauh lebih populer dari AHY.

(baca: Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Oleh karena itu, menurut Ray, akan menjadi tantangan berat bagi Demokrat jika tetap memaksakan diri mengusung AHY di Pilpres 2019.

"Berkaca dari pengalaman Pilkada DKI bahkan capaian AHY tidak sesuai harapan. Dari fakta ini, berharap bahwa AHY akan dapat menjadi pesaing bagi calon-calon mapan lainnya, sepertinya adalah harapan yang terlalu dipaksakan," kata Ray.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto menuturkan, Pencalonan AHY merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Agus mengaku, partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

(baca: AHY Jawab Wacana Dirinya Maju sebagai Capres 2019)

Namun, ia menegaskan, Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Demokrat tengah mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan atau nol persen. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung pasangan capres-cawapres tanpa koalisi.