Demokrat Proyeksikan AHY Maju pada Pilpres 2019

Kamis, 22 Juni 2017 | 11:29 WIB

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Cagub DKI nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu(15/02/2017). Agus menyatakan menerima hasil Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan Agus-Sylvi yang sudah membantunya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memproyeksikan putra sulung Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan, hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat.

"Kader-kader di bawah di 2019 menginginkannya, Mas Agus (AHY) menjadi next leader di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Agus menuturkan, aspirasi itu datang dari masyarakat dari sejumlah daerah yang tersebar se-Indonesia. Salah satunya, didapatkan melalui Safari Ramadhan Demokrat.

"Mulai dari Cirebon, sampai ke Semarang dan tempat-tempat lain. Mulai sebelumnya di Batam, di NTB itu kan semuanya ada acara untuk Mas AHY," tuturnya.

Acara-acara tersebut, kata Agus, bukan diminta oleh AHY melainkan keinginan dari para kader. Agus mengaku partainya belum memastikan apakah AHY diproyeksikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Namun, ia menegaskan bahwa Rakernas Demokrat beberapa waktu lalu memutuskan bahwa Demokrat akan mengusung kadernya baik sebagai capres maupun cawapres.

"Apakah Demokrat mengusung presiden dan wakil presiden, apakah presiden saja harus berkoalisi, itu kita lihat dalam hasil penggodokan UU Pemilu," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

(Baca: Langkah Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono sebagai Capres 2019)

Adapun dalam pembahasan RUU Pemilu, Demokrat mengusulkan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 0 persen. Poin soal presidential threshold merupakan salah satu yang paling alot dalam kodifikasi undang-undang kepemiluan tersebut.

Alasan Demokrat mengusulkan angka tersebut adalah karena menilai presidential threshold pemilu lalu sudah tak relevan digunakan untuk Pemilu 2019 mendatang karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak.

"20 persen sudah untuk pertandingan pada waktu itu untuk Pilpres 2014. Ibarat karcis ini sudah disobek karcisnya. Masa mau dipakai lagi. Secara logika menurut kami enggak masuk akal," ucap Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Kompas TV Langkah Kuda Agus Yudhoyono




Penulis : Nabilla Tashandra
Editor : Bayu Galih