JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan tuntutan agar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meminta maaf kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan dari Ketum Partai Demokrat itu.

Menurut Roy, tuntutan permintaan maaf yang disampaikan koleganya, yakni Wakil Ketua Umun Partai Demokrat Syariefufdin Hasan, itu bersifat pribadi.

"Itu statemen pendapat pribadi saja. Kalau ada permintaan dari teman saya atau kader Demokrat ya hormati saja, itu baik-baik saja," ujar Roy usai diskusi di bilangan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Roy, SBY merupakan sosok yang bijaksana. Oleh karena itu, terlepas dari permintaan maaf akan disampaikan atau tidak, SBY sudah bebesar hati atas tudingan Antasari.

Menurut Roy, wajar bila Partai Demokrat meminta dan menunggu permintaan maaf disampaikan Antasari. Sebab, tudingan Antasari terhadap SBY pada Februari 2017 lalu dinilai tak berdasar dan berlatar belakang politis. Apalagi, diucapkannya satu hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

(Baca: Demokrat Minta Antasari Minta Maaf Secara Terbuka kepada SBY)

"Kalau (permintaan maaf) itu dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan biar masyarakat yang menilai," kata Roy.

Sebelumnya, Syariefuddin menilai Antasari perlu meminta maaf kepada SBY jika nantinya kepolisian benar-benar menghentikan perkara yang dilaporkan tak dilanjutkan ke tahap selanjutnya lantaran tak ditemukan bukti baru.

(Baca: Laporan Kriminalisasi Antasari Kemungkinan Tak Berlanjut ke Penyidikan)

Antasari menganggap ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya. Ia menduga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perancang skenario tersebut. Syarief menilai permintaan maaf kepada SBY perlu dilakukan karena saat melayangkan laporan tersebut, Antasari juga menyampaikannya ke depan publik

"Antasari harus secara fair menyatakan maaf kepada publik ya, menyatakan maaf kepada Pak SBY di depan publik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).