JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara seputar wacana redenominasi rupiah yang kembali menghangat.

Bank Indonesia (BI) bahkan sudah meminta dukungan Presiden Joko Widodo terkait proses Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah.

"Redenominasi sebenarnya untuk lebih meyakinkan atau mematrikan memperdalam keyakinan terhadap mata uang Indonesia," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Meski akan membuat rupiah lebih dipercaya pasar, Ani menilai redenominasi tidak akan mempengaruhi mata uang garuda tersebut secara nominal.

Menurut dia, rupiah hanya akan mengalami penyederhanaan jumlah digit denominasinya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu justru menyoroti waktu transisi yang dibutuhkan bila wacana redenominasi rupiah dilakukan.

Menurutnya, waktu transisi bisa mencapai tujuh tahun. Oleh karena itu, kata Ani, pembentukan dasar hukum atau Undang-Undang Redenominasi Rupiah harus dipersiapkan dengan matang.

Kementerian Keuangan sendiri terus berkoordinasi dengan BI ihwal rencana tersebut. Sayangnya, RUU Redenominasi Rupiah belum masuk ke dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Namun pemerintah akan terus berkomunikasi dengan DPR untuk bisa meloloskan RUU tersebut.

"Kalau pondasinya terus dijaga dengan baik, mata uang itu akan merefleksikan kekuatan dari ekonomi itu sendiri," kata Ani.

---

Penulis	:	Yoga Sukmana
Editor	:	Aprillia Ika