JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Senin (16/7/2018) kemarin adalah penataan sistem dan kelembagaan politik nasional.
Dalam siaran pers resmi PDI Perjuangan, Selasa (17/7/2018), Airlangga sepakat bahwa Golkar komitmen mendukung Jokowi. Dukungan itu juga harus disertai agenda penataan sistem dan kelembagaan politik nasional agar sesuai dengan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.
Salah satu usulnya adalah membentuk tim kajian amandemen UUD 1945 dan mendorong penguatan MPR RI.
Baca juga: Airlangga Hartarto Temui Megawati
"Di kalangan Golkar masih banyak politisi senior. Kami usulkan untuk membentuk tim kerja untuk melakukan kajian bersama terhadap proses amandemen dan kemudian memperjuangkan bagaimana MPR RI memiliki kewenangan di dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara," ujar Airlangga.
Mendengar demikian, Megawati menanggapi serius. Ia sejalan sepemikiran dengan usulan Airlangga tersebut.
Ia kemudian bercerita bagaimana proklamator Soekarno mengumpulkan lebih dari 600 doktor demi merancang Pola Pembangunan Semesta Berencana sekitar tahun 1960.
Baca juga: Pertemuan Batu Tulis Tepis Kabar Renggangnya Komunikasi Jokowi dan Megawati
Pola pembangunan semesta tersebut, menurut Megawati, harus dikaji kembali apakah bisa diterapkan pada era saat ini.
"Pola pembangunan semesta tersebut harus dipelajari kembali dan ditangkap ruhnya sebagai haluan negara yang menjabarkan Pancasila agar Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan," kata Megawati.
Pertemuan tersebut diketahui juga dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich, Ketua Bidang Politik Puan Maharani, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kriatiyanto.
| Editor | : | Sabrina Asril |
