JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kerap meresmikan proyek pembangunan jalan tol yang dibuat selama tiga tahun pemerintahanya. Namun, hal itu dinilai tidak ideal sebagai jualan pada Pemilu 2019.
“Yang banyak belum dijual Pak Jokowi itu infrastruktur desa yang duitnya banyak, desanya jalanin dengan antusias, tetapi itu tidak dijadikan gen politik,” ujar Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Menurut Iwan, pemerintah sudah melakukan hal besar dengan mengalokasikan dana desa sejak awal pemerintahan Jokowi-JK. Sejak 2015 lalu, dana alokasi dana desa tercatat sudah mencapai Rp 180 triliun.
Berkat dana itu, kata Iwan, pembangunan di desa berjalan, misalnya membangun infrastruktur jalan yang melibatkan tenaga kerja setempat sehingga masyarakat desa mendapatkan penghasilan.
Baca juga: Tahun Depan, Kontraktor Dilarang Garap Proyek Dana Desa
“Padahal, itu yang dirasakan di 74.000 desa (bukan jalan tol) dan menurut saya itulah program membangun dari pinggiran milik Jokowi. Itu yang seharusnya banyak disosialisasikan,” ucap Iwan.
Sayangnya, Iwan menilai, Presiden lebih suka “menjual” pembangunan infrastruktur jalan tol. Padahal, tidak semua masyarakat bisa menikmati infrastruktur tersebut.
Di sisi lain, Iwan merasa ada kesan pembangunan di desa tertutup langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sendiri, misalnya keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng kepolisian mengawasi penggunaan dana desa.
“Menurut saya, infrastruktur enggak bisa hanya melihat tol dan sebagainya. Ada infrastruktur besar yang dijalankan pemerintah yang melibatkan orang desa. Ini gen politik besar bagi Jokowi. Bukan hanya Papua yang dibangun, melainkan juga seluruh desa di Jawa dan luar Jawa, tetepi dia enggak jual itu,” kata Iwan.
| Editor | : | Sabrina Asril |
