JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Rabu (29/11/2017).
Namun, Khofifah belum sempat melapor ke Jokowi soal rencananya maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.
Khofifah mengatakan, pertemuan dengan Jokowi hanya terkait dengan Tim Penilai Akhir (TPA). Pertemuan itu juga diikuti oleh sejumlah menteri kabinet kerja lainnya.
"Ini hanya khusus TPA. Tidak ada yang lain," ujar Khofifah usai pertemuan, Rabu (29/11/2017) sore.
Khofifah mengaku bahwa ia sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu empat mata dengan Jokowi. Khofifah juga sebelumnya sudah mengirim surat terkait pencalonannya di Pilgub Jatim.
(Baca juga: Jika Khofifah Mundur, Ini Kriteria Ideal Penggantinya sebagai Mensos)
Namun, Khofifah maklum pertemuan empat mata tersebut hingga saat ini belum terwujud karena kesibukan Jokowi.
Usai rapat TPA, Jokowi memang langsung menuju Kampus Esa Unggul, Kebon Jeruk, untuk menghadiri acara Penutupan Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
"Ya mungkin kan menunggu waktu," kata Khofifah.
"Mohon maaf belum ada update," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah menerima dan membaca surat yang dikirimkan Khofifah.
"Ya suratnya kemarin sudah sampai ke meja saya. Sudah saya baca," ujar Jokowi di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Akan tetapi, Jokowi belum bisa langsung memutuskan apakah ia akan memberikan izin bagi Khofifah untuk maju bertarung di Pilkada Jatim atau tidak. Dalam waktu dekat, ia akan memanggil Khofifah untuk membicarakan perihal tersebut.
"Belum ketemu. Ketemu dulu. Suratnya ada, ketemu, baru saya bisa memutuskan. Bisa ngomong," ujar Jokowi.
(Baca juga: Sudah Baca Surat dari Khofifah, tetapi Jokowi Belum Bisa Memutuskan)
Pada Pilkada Jatim, Khofifah akan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Emil Dardak sebagai wakilnya. Sejauh ini, sudah ada dua parpol yang resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Apabila digabungkan, kedua parpol mempunya 24 kursi DPRD Jatim, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wagub.
| Editor | : | Bayu Galih |
