JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berada di atas 60 persen. Begitu hasil survei tiga lembaga survei, yakni Litbang Kompas (70,8 persen), Indikator (68,3 persen), dan Poltracking Indonesia (67,9 persen).
Meski masih tinggi, pemerintah dinilai tidak mengabaikan berbagai isu yang bisa dijadikan senjata lawan politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Salah satu isu yang mengemuka yaitu pelemahan daya beli.
"Nah kalau isu daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan masih menjadi masalah serius di tingkat bawah. Itu bisa menjadi hambatan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Bila berkaca dari pengalaman Pemilu 2009, maka Burhanuddin menilai upaya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi referensi bagi Presiden Jokowi menghadapi Pemilu 2019.
(Baca juga: Jokowi Dinilai Kurang Mengemas Isu Infrastuktur Jadi Kekuatan Politik)
Saat itu, SBY mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli akibat krisis ekonomi 2008. Bersama kebijakan penurunan daya beli, BLT dinilai sukses mendongkrak elektabilitas SBY pada Pemilu 2009
Burhanuddin menilai, cara SBY bisa saja diadopsi oleh Jokowi. Apalagi, kata Burhanuddin, para ekonom sepakat perlu adanya suntikan dana langsung kepada masyarakat kelas bawah.
Tanda-tanda cara SBY mulai diadopsi bisa terlihat dari adanya program bantuan tunai padat karya pada 2018. Program itu dibuat untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas bawah.
"Itu diberikan ke berapa puluh ribu desa dengan anggaran Rp 60 triliun dari APBN dan Rp 20 triliun dari APBN. Besar itu. Satu desa dapat Rp 1,4 miliar," kata Burhanuddin.
"Kalau satu desa dapat menyerap 200 orang tenaga kerja untuk bangun jalan desa kan itu punya dampak (bagi masyarakat)," ujar dia.
| Editor | : | Bayu Galih |
