Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Menteri Siti: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Perbaiki Kajian Dampak Lingkungan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang bersama Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sebelum memulai rapat mengenai reklamasi teluk Jakarta, di kantor Menko Maritim, Senin (18/4/2016). Pada rapat tersebut diputuskan, pemerintah sepakat menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta.Terkait
- Menko Kemaritiman dan Pemprov DKI Dinilai Memutarbalikkan Fakta soal Reklamasi
- Menteri Siti: Ada Satu Syarat yang Belum Dipenuhi Pengembang Reklamasi Pulau G
- Sanusi Libatkan Keponakannya dalam Dugaan Suap Reklamasi
- Ahok Santai Ketua Tim Pemenangannya Digoyang Kasus Suap Reklamasi
- Sandiaga: Hadiah Mobil Ini Bukan dari Pengembang Reklamasi atau Pengusaha Properti
- Istri dan Staf Pribadi Sanusi Bersaksi dalam Persidangan Kasus Suap Reklamasi
- Cerita Staf Pribadi Sanusi yang Minta "Kue" kepada Pengembang Reklamasi
- Ridwan Saidi: Masalah Reklamasi Harus Dilaporkan ke Mahkamah Internasional
- Walhi: Pulau Tunda di Banten Rusak karena Pasirnya Dikeruk untuk Reklamasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, reklamasi di Teluk Jakarta masih harus menunggu perbaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Menurut Siti, beberapa aspek dampak lingkungan, khususnya mengenai dampak bagi masyarakat belum terpenuhi dalam syarat pokok pelaksanaan reklamasi di Jakarta.
"Secara umum reklamasi diperbolehkan berdasarkan undang-undang, tapi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, sosial, ekonomi, dan mitigasi," ujar Siti dalam diskusi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Siti mengatakan, untuk reklamasi di Teluk Jakarta, salah satu yang diminta pemerintah pusat adalah perbaikan AMDAL yang lebih menjelaskan rencana jangka panjang reklamasi, manfaat, dan sistem integrasi sosial yang perlu dibenahi.
Selain itu, AMDAL di Teluk Jakarta harus menjelaskan penanganan mitigasi, berupa risiko dan dampak lingkungan, banjir daratan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas badan sungai.
"Memang kasus di Jakarta yang kami kontrol dengan izin lingkungan," kata Siti.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Abba Gabrillin |
| Editor | : Sabrina Asril |
