Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) punya keterkaitan tidak langsung dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Sedangkan reklamasi 17 pulau adalah murni pembangunan real estate oleh sejumlah pengembang properti.

Menurut Ahok, ide untuk membangun NCICD pertama kali digaungkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, kata dia, muncul ide bagaimana agar pembangunan tanggul dapat dilakukan tanpa harus membebani anggaran negara.

Ahok menyebutkan, ide itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan perjanjian dengan PT Mandala Krida Yudha (MKY). MKY adalah salah satu pengembang reklamasi yang disebut Ahok pernah dimiliki salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek.

"Jadi memang enggak ada hubungan (NCICD dan reklamasi). Tapi bersinerginya di mana? Sesuai Kepres 1995 dari Pak Harto, duit bangun ini tanggul semua dari mana? Dari kontribusi tambahan reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).

Selain untuk mencari dana buat proyek NCICD, Ahok mengatakan diizinkannya reklamasi di Teluk Jakarta karena pemerintah saat itu mempertimbangkan potensi semakin padatnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Untuk menyiasatinya, kata dia, diperlukan penyediaan daratan baru yang akhirnya dipilih di sisi utara Jakarta.

"Utara ke mana? Ya nimbun laut. Bukan nyambung pantai lho, tapi nimbun laut. Nah sambil pengembang ini nimbun laut, sekaligus beresin kebutuhan atasi banjir Jakarta. Itu konsepnya. Maka di situlah ada kontribusi," kata Ahok.

Ia mengatakan, kajian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, selain mengeluarkan kontribusi tambahan, pengembang reklamasi juga harus menyediakan 5 persen dari keseluruhan lahan di pulau buatannya untuk lokasi rumah susun. Rumah susun diperuntukan bagi kalangan menengah ke bawah yang nantinya bekerja di pulau reklamasi.

"Pulaunya kan pulau orang kaya nih nanti nih. Tapi dia harus menyediakan 5 persen tanah untuk bangun rusun. Untuk apa? Untuk apartemen supaya pegawai-pegawai yang kerja di pulau itu bisa tinggal di situ. Nah apartemennya ini punya siapa? Punya DKI. Bangunnya pakai apa? Pakai duit pengembang juga," kata Ahok.