Bisa diminta pemerintahUntuk keperluan penyelidikan terhadap sebuah kasus, pemerintah bisa saja meminta data pribadi pengguna layanan tersebut. Menurut pengamatan
KompasTekno dari berbagai situs-situs penyimpanan data atau jejaring sosial, mereka bisa saja menyerahkan data penting tersebut ke pemerintah.
Sebagai contoh,
Google punya peraturan tertulis yang mengizinkan mereka untuk berbagi data pengguna dengan pemerintah, dengan beberapa syarat tertentu.
“Kami akan membagikan informasi pribadi dengan perusahaan, organisasi, dan individu di luar
Google jika kami berkeyakinan dengan itikad baik bahwa akses, penggunaan, penyimpanan, atau pengungkapan informasi tersebut perlu untuk memenuhi hukum, peraturan, dan proses hukum yang berlaku atau permintaan pemerintah yang wajib dipenuhi,” tulis
Google.
Tentu saja pemerintah tidak akan secara sembarangan atau semena-mena menggunakan peraturan ini. Pemerintah tidak mungkin secara asal-asalan meminta data seseorang.
Namun, hal ini seperti ingin mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya bisa mengawasi pengguna lewat layanan gratis yang menjamur di mana saja.