Rayakan Perbedaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meniadakan program rehabilitasi sekolah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 ini. Basuki mengatakan, program itu akan dialihkan pada tahun anggaran 2016.

Sebab, Basuki menemukan banyaknya nilai yang tidak masuk akal dalam rehabilitasi sekolah.  "Mau enggak mau memang tahun depan (baru dilaksanakan rehab sekolah). Makanya, saya tanya Anda, Anda rela enggak sekolah Anda direhab Rp 30 miliar-50 miliar untuk satu sekolah lho," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (14/8/2015). 

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, besarnya anggaran yang direncanakan ini merupakan bukti masih adanya permainan antara oknum Dinas Pendidikan dan konsultan. Menurut Basuki, banyak konsultan yang mengarang nilai satuan harga.

Jika program ini tetap dijalankan, kata dia, konsultan serta pemenang lelang tender akan berpesta menikmati uang rakyat.

"Harga satuan mesti dihitung wajar lah. Kamu hitung saja kalau (anggaran rehabilitasi sekolah) Rp 30 miliar itu mah anggaran bangun gedung sekolah baru. Sekarang anggarannya saya coret dan tahun depan, kami perbaiki," kata Basuki. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengakui adanya upaya penggelembungan anggaran program rehabilitasi sekolah, yakni rehab SMA Negeri 19, Tambora, Jakarta Barat, dengan nilai anggaran Rp 49 miliar.

Di lingkungan tersebut, ada tiga SD, satu SMP, serta satu SMA. Arie menjelaskan, rancangan anggaran rehabilitasi sekolah merupakan perencanaan Dinas Pendidikan tahun sebelumnya, atau saat kepemimpinan Lasro Marbun.

"Saya kira memang (program rehabilitasi sekolah harus ditunda) sampai tahun depan karena memang tidak cukup waktu apabila dilaksanakan saat ini. Kami tentunya harus coba lebih menghitung bagaimana efisiensi itu terjaga betul dan saya diberikan tugas untuk melakukan efisiensi," kata Arie.