SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh kepala daerah agar konsisten menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayahnya masing-masing.

Ganjar bahkan mendorong agar seluruh wilayah di tingkat RT yang masuk zona merah untuk langsung dilakukan lockdown.

Hal ini dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19 yang sedang terjadi peningkatan secara eksponensial.

"Yang mesti dilakukan bagaimana pelaksanaannya maka saya sampaikan pada kawan-kawan kalau PPKM mikro itu mau dilaksanakan secara konsisten maka sekarang kalau di RT sudah ada zona merah, terus kemudian dari data epidemiologi mendukung, langsung lockdown saja," kata Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu (23/6/2021) malam.

Baca juga: Darurat, Ganjar Minta RS di Jateng Perbaiki SOP Pengadaan Oksigen

Menurut Ganjar, apabila lockdown tingkat RT dengan kategori zona merah dilakukan maka penanganan Covid-19 akan lebih mudah dikendalikan karena terkait akses kesehatan dan makanan.

"Dari setiap RT ada kasus di-lockdown, maka akan ada lockdown di mana-mana, levelnya mikro, dan itu sangat mudah dikendalikan karena pasti berkait dengan akses kesehatannya, akses permakanannya. Jika terjadi apa-apa maka komunikasinya lebih mudah," jelasnya.

Ganjar menyebut di Jawa Tengah sendiri sudah ada sebanyak 5.757 RT dengan kategori zona merah.

Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan terkait jumlah RT yang sudah di-lockdown.

"Ada 5.757 RT zona merah. Maka yang merah ini diperintahkan lockdown. Belum ada laporan me-lockdown langsung atau tidak. Perintahnya minta lockdown," tegasnya.

Baca juga: Banyak Pasien Covid-19 Sembuh, Lockdown Desa Sidodowo Lamongan Mulai Dibuka

Ganjar juga meminta agar gerakan Jogo Tonggo digalakkan saat penerapan lockdown di tingkat RT.

Program gotong royong antar tetangga itu juga bisa meminta bantuan ke pemerintah jika sudah tidak bisa menangani.

"Ada yang aktif banget Jogo Tonggo, mereka buat gerakan di angkatan mereka. Kalau tidak bisa membantu, Kabupaten juga ada. Kami juga ada membantu. Permakanan gampang, yang penting kontrol kesehatan checking setiap hari," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta komitmen kepala daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut secara lebih disiplin.

Sebab, Jokowi menulai saat ini pelaksanaan PPKM berskala mikro belum berjalan secara menyeluruh.

"Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan terus diperkuat semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu saya meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro," ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Satu Dosen Positif Covid-19 Meninggal, Kampus Unsoed Purwokerto Lockdown

Selain itu, dia juga meminta agar para kepala daerah mengoptimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan.

Kepala negara menekankan, fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin melaksanaan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M).

"Sebab kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa," ungkap Jokowi.