JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui akun Twitter resminya mengeluarkan pernyataan terkait istilah Progapanda Rusia yang dilontarkan calon presiden nomor urut 01 yang juga capres petahana Joko Widodo.

Kedubes Rusia lewat akun @RusEmbJakarta menyampaikan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam urusan elektoral di negara lain.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis akun Twitter Kedubes Rusia untuk Indonesia, Senin (4/2/2019).

Kedubes Rusia untuk Indonesia juga menyampaikan, istilah "Propaganda Rusia" merupakan rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 untuk kepentingan pilpres Amerika Serikat.

Istilah tersebut tidak berdasarkan pada realitas.

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tulis akun Twitter tersebut.

Sebelumnya, istilah "propaganda Rusia" dilontarkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Ia tak menyebut konsultan asing apa yang digunakan kubu Prabowo-Sandi. Namun, ia sempat menyinggung soal propaganda Rusia.

Baca juga: Jokowi: Ada Timses yang Menyiapkan Propaganda Rusia...

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi saat bertemu sedulur kayu dan mebel di Solo, Minggu (3/2/2019).

Jokowi mencontohkan soal hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos. Juga mengenai hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang saat itu masih bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Akibat menggunakan konsultan asing itu, menurut Jokowi, strategi kampanye yang digunakan kubu oposisi berpotensi memecah belah masyarakat.