JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar menuturkan protes Perdana Menteri Australia Scott Morrison soal wacana pemerintah Indonesia membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir adalah sesuatu yang wajar.

"Jadi ini kita lihat hal-hal yang bisa kita terima normal saja," tuturnya saat ditemui di Kantor The Habibie Center, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, hal itu sama ketika Indonesia memprotes sikap Australia yang berencana memindahkan kedutaan negara tersebut ke Yerusalem.

Namun, kata Dewi, hal yang penting adalah penjelasan perihal apa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut.

Baca juga: Temui Fadli Zon, Ini yang Dibicarakan Pengacara Abu Bakar Baasyir

"Yang diperlukan tentu saling menjelaskan alasan masing-masing Australia merasa perlu memindahkan kedutaannya dan kenapa Indonesia perlu membebaskan ABB," jelasnya.

Tidak hanya penjelasan soal alasan keputusan tersebut diambil. Dewi menilai Indonesia perlu memberikan jaminan bahwa jika Ba'asyir bebas tidak memicu gerakan terorisme lainnya.

"Saya kira pemerintah Indonesia perlu memberikan penjelasan terbuka tentang alasan-alasannya dan juga upaya jaminan dari pemerintah bahwa kebebasan ABB tidak akan memberikan angin segar bagi gerakan terorisme," terang Dewi.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih tarik ulur terkait pembebasan Ba'asyir. Berita pembebasan Ba'asyir dibeberkan oleh penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Ketika pernyataan Yusril dikonfirmasi kepada Presiden Joko Widodo, ia membenarkan bahwa telah menyetujui pembebasan Ba'asyir.

Menurut Jokowi, Baasyir dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Sebab, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo itu sudah berusia 81 tahun dan sudah sakit-sakitan.

Berbagai kritik bermunculan terkait keputusan itu karena dinilai tidak memiliki landasan hukum.

Kemudian, pada Senin (21/1/2019) malam, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar jumpa pers mendadak di kantornya.

Wiranto menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Keesokan harinya, Selasa (22/1/2019), Presiden Joko Widodo meluruskan polemik mengenai wacana pembebasan terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Baca juga: Pengacara Baasyir: Yusril Datang ke Lapas sebagai Pengacara Jokowi-Maruf

Presiden menegaskan, pemerintah pada intinya sudah membuka jalan bagi pembebasan Ba'asyir, yakni dengan jalan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, Ba'asyir harus memenuhi syarat formil terlebih dulu, baru dapat bebas dari segala hukuman.

Masih di Istana pada hari yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Ba'asyir tidak mau memenuhi syarat formil yakni menandatangani surat yang menyatakan ia setia pada NKRI.

Namun tak lama kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kembali memberikan pernyataan yang berbeda.

Saat memberikan keterangan pers di kantornya, Selasa (22/1/2019) malam, Yasonna menyebut bahwa pembebasan Ba'asyir masih dikaji.