JENEWA, KOMPAS.com - Seorang Diplomat Korea Utara untuk PBB memperingatkan kepada Jepang agar tidak ikut campur dalam proses denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota dewan Ju Yong Chol dalam pidato yang disampaikannya pada hari pertama Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, Selasa (26/6/2018).

Pada konferensi tersebut sejumlah negara, termasuk Jepang, mendesak agar Korea Utara segera meningkatkan proses denuklirisasinya. Demikian diberitakan SCMP melansir dari Associated Press.

Ju mengatakan, Jepang tidak terlibat dalam penandatanganan dokumen, baik Deklarasi Panmunjom antar-Korea pada bulan April maupun Kesepakatan Singapura antara AS dengan Korea Utara, bulan ini.

Baca juga: AS Bakal Beri Korut Tenggat Waktu Lakukan Denuklirisasi

"Jepang bukan negara penandatangan baik Deklarasi Panmunjom maupun Kesepakatan Singapura, karenanya disarankan untuk menahan diri dan tidak mencampuri urusan orang lain," kata Ju.

Sebelumnya, kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, mengatakan bahwa Jepang masih harus menebus atas pemerintahan kolonialnya di Korea pada awal abad 20 sebelum dapat mengambil peran dalam proses denuklirisasi.

"Jepang secara hukum maupun moral berkewajiban untuk membuat permintaan maaf dan ganti rugi secara tulus. Jepang tidak akan pernah bisa menghindar dari tanggung jawab ini," tulis kantor berita.

Komentar dari KCNA itu sebagai tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengatakan bahwa Jepang bersedia ikut menanggung beban keuangan untuk denuklirisasi Korea Utara.

Baca juga: AS Berharap Denuklirisasi Korut Rampung pada 2020