JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan memutus nama Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru pengganti Komjen Budi Waseso pada Rabu (28/2/2018) hari ini. Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas akan segera memasuki masa pensiun.

"Tadi saya konfirmasi, hari ini bapak Presiden akan memutuskan kepala BNN yang baru," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Johan mengatakan, sebelum membuat putusan, Jokowi sudah mendapatkan masukan dari Kapolri terkait 3 Jenderal polisi yang layak mengisi posisi Kepala BNN.

"Dari Kapolri mengusulkan nama-nama, kalau enggak salah ada tiga nama," kata Johan.

Namun, Johan belum mau menyebutkan siapa saja tiga nama itu. Johan meminta wartawan dan publik bersabar menunggu keputusan resmi dari Jokowi.

"Tentu Presiden punya ukuran-ukuran untuk memilih Kepala BNN. Ukuran-ukuran itu bisa didapat dari banyak masukan, diantaranya dari Kapolri. Kriteria yang paling baik lah, yang profesional, integritasnya tinggi, bagus, berani," kata Johan.

(Baca juga: Polri Sudah Setor Nama Pengganti Kepala BNN ke Presiden Jokowi)

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, Polri telah mempersiapkan perwira terbaiknya untuk menjadi Kepala BNN.

Sebab, Jokowi pasti tidak akan membiarkan sembarangan orang memimpin institusi yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia itu.

Namun, Iqbal enggan menyebut siapa saja yang disebut dalam daftar tersebut. "Tidak bisa saya sebutkan berapa nama, terus namanya siapa saja," kata Iqbal.

Meski belum diungkap, beberapa nama telah beredar. Menurut Indonesia Police Watch, ada tiga nama yang berpotensi menggantikan Budi Waseso.

Mereka adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Irjen Muhammad Iriawan, dan Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari.

Belakangan juga muncul nama Heru Winarko yang saat ini ditempatkan menjadi Deputi Penindakan KPK.

Hingga kini, tak ada bantahan maupun pembenaran Polri atas nama-nama tersebut.