NATUNA, KOMPAS.com - Penegakan hukum di laut terhadap para pencuri ikan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bukan tanpa kendala.

Susi dan jajarannya seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan.

Hal-hal yang dihadapi di antaranya, munculnya modus baru dari para pencuri ikan, hingga situasi dianggap Susi diciptakan oleh para mafia perikanan.

"Saat menangkap mereka, misalnya. Kadang-kadang mereka (nelayan asing pencuri ikan) sudah bergerombol," ujar Susi kepada wartawan di atas Kapal Orca II, saat penenggelaman 33 kapal di Perairan Selat Lampa, Natuna, Minggu (29/10/2017).

Baca: Alasan Menteri Susi Tak Akan Berhenti Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Kondisi itu mengakibatkan kapal patroli Indonesia, baik dari TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian KKP kesulitan dalam melakukan penangkapan.

Bahkan, menurut Susi, patroli Indonesia sering menemukan fakta bahwa kapal Coast Guard asing mendampingi nelayan mereka masing-masing saat mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Bahkan, Vietnam seringkali mereka dikawal oleh coast guard. Tiongkok juga sama," ujar Susi.

Selain itu, Susi mengaku, sering 'diserang' oleh pernyataan bernada skeptis dari sejumlah pihak.

Pernyataan tersebut menyebiutkan seolah-olah kebijakan penangkapan kapal pencuri ikan hingga penenggelaman kapal adalah pekerjaan yang sia-sia.

"Banyak suara yang skeptis, yang membuat seolah-olah penenggelaman kapal itu adalah kerjaan yang bodoh dan sia-sia. Padahal itu tentang kedaulatan ekonomi negara," ujar Susi.

Susi juga meyakini mafia ikan yang tidak suka atas kebijakannya itu melakukan lobi untuk memperlemah posisinya di hadapan publik.  

Baca: Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

"Mereka lobi-lobinya sama media. Wartawan tulis ini tulis itu. Pertanyaannya titipan dari mafia ikan yang sedikit bodoh dan aneh. Seperti, kenapa kapal eks asing enggak boleh jalan lagi? Ya sudah jelas selama ini nyuri kok. Masak mau jalan lagi. Tidak boleh," ujar Susi.

"Kalau kita perbolehkan kapal-kapal raksasa itu jalan lagi, yang eks asing, pasti nelayan kecil tidak akan dapat lagi. (Lobi mafia ikan) Yang lain-lain saya tidak lihat. Mungkin ada di belakang. Tapi saya tidak tahu," lanjut dia.

Susi juga menilai, dukungan lembaga peradilan kurang optimal dalam hal memutus perkara pencurian ikan. Lembaga peradilan seringkali lamban dalam memutus sebuah perkara.

Meski demikian, Susi tak gentar. Ia berkomitmen menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan laut adalah masa depan bangsa.   

---

Penulis	:	Fabian Januarius Kuwado
Editor	:	Inggried Dwi Wedhaswary