JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari soal polemik pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang mencuat belakangan ini. Menurut Ryamizard, pemutaran film tersebut sah dilakukan apabila sesuai dengan kenyataan dan tanpa unsur paksaan.

"Begini ya, asal itu film sesuai dengan kenyataan, enggak apa-apa, pelajaran bagi kita semua, tapi ya, yang nonton siapa saja, siapa saja yang mau nonton boleh, enggak usah dipaksa-paksa," ujar Ryamizard saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Ryamizard berharap para pihak yang akan menggelar acara nonton bersama film G30S/PKI karya Arifin C. Noer itu tidak memiliki agenda politik, selain untuk kewaspadaan terhadap paham komunisme.

"Ya asal jangan di apa-apa, di politisir (politisasi) saja, kalau itu untuk pembelajaran kewaspadaan, enggak apa-apa. Kalau ada maksud-maksud lain, tidak boleh," kata Ryamizard.

(Baca: KPAI: Acara Nonton Bareng Film G30S/PKI di Sekolah Perlu Dikaji Ulang)

Dia pun mengapresiasi usulan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan film sejarah peristiwa G30S untuk generasi milenial dan sesuai dengan gaya mereka.

"Ya itu bagus," ucapnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto meminta agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) tidak lagi diputarkan di Indonesia.

Selain itu, dia juga meminta seminar mengenai sejarah 1965/1966 yang digelar sejumlah aktivis dalam memperingati peristiwa 30 September 1965 tidak dilakukan. Sidarto menganggap penayangan film dan digelarnya seminar dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Saya pikir untuk sementara dihentikan dulu film dan seminar ini," ujar Sidarto di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Kalau ada film, seminar, ada satu kegaduhan di sana. Itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," kata dia.

---

Penulis	:	Kristian Erdianto
Editor	:	Sabrina Asril