JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terhambat pembebasan lahan.

Hingga 1,5 tahun proyek ini berjalan, baru 55 persen lahan yang sudah dibebaskan.

"Iya, betul memang, baru 55 persen," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno seusai rapat terbatas terkait kereta cepat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Rini mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk membantu mempercepat proses pembebasan lahan.

"Jadi masih ada hal-hal yang pembebasan harus diselesaikan. Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa Kementerian ATR perlu membantu sehingga pembebasan lahan bisa selesai," kata dia.

Namun, Rini menjamin, pembebasan lahan ini tidak akan memengaruhi proses penarikan pinjaman dari China Development Bank untuk proyek senilai 4,5 miliar dollar AS ini.

Sebab, syarat dari bank tersebut, pinjaman bisa cair jika lahan minimal bisa bebas sebesar 53 persen.

"Jadi tadi kami juga melaporkan bahwa target kami untuk penarikan bisa dilakukan di akhir minggu pertama bulan Agustus," ujar Rini.