JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan telah menggagas pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo tepat di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu (25/6/2017).

Demikian diungkapkan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir di dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017) siang.

"Yang benar bukan meminta. Tapi kami menggagas pertemuan di antara GNPF dengan Pak Presiden. Kata itu (gagas) yang harus digarisbawahi," ujar Bachtiar.

(Baca juga Mendadak, Jokowi Terima GNPF-MUI di Istana)

Gagasan GNPF-MUI untuk bertemu dan berdialog dengan Jokowi tersebut sebenarnya sudah diutarakan sejak aksi unjuk rasa bertajuk "Bela Islam 411" pada 4 November 2016.

Namun, pertemuan saat itu tidak terlaksana. Bagi Bachtiar, kegagalan pertemuan tersebut merupakan takdir Allah.

GNPF-MUI kemudian mendapat momentum kembali untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi, yakni pada aksi "Bela Islam 212" tanggal 12 Desember 2016. Perjumpaan itu rupanya kembali tidak terjadi.

"Saat aksi 212, kami bertemu dengan Presiden, tapi tidak terjadi komunikasi. Presiden hanya menyampaikan salam saja kepada peserta aksi, lalu Presiden kembali," ujar Bachtiar.

(Baca juga Saat Jokowi dan GNPF-MUI Bertemu...)

Setelah gagal berkomunikasi untuk kali kedua, Bachtiar mengaku bahwa GNPF-MUI nyaris kehilangan cara berdialog dengan Presiden.

Komunikasi setelah itu hanya sampai pada tingkat Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Titik terang komunikasi itu muncul kembali setelah GNPF-MUI diterima Menkopolhukam Wiranto di kediaman dinas.

Aspirasi mereka disampaikan kepada Wiranto, yang berjanji akan menyampaikannya kepada Presiden.

"Tolong digarisbawahi bahwa kami sebenarnya ingin berdialog. Menjadikan dialog sebagai jalan solutif dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa," kata dia.

Sabtu (24/6/2017) menjadi hari yang baik. GNPF-MUI diterima oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Setelah itu, para pimpinan GNPF-MUI juga diterima oleh Menkopolhukam. GNPF-MUI diminta menunggu kabar pertemuan pada Minggu, keesokan harinya.

"Paginya (Minggu) minta izin ke Presiden, dan akhirnya Pak Presiden menerima," ujar Bachtiar.

"Nah, apa yang disebut dengan pertemuan mendadak, kan kesannya mendadak GNPF minta ketemu Presiden, adalah salah besar. Jadi ini adalah sebuah perjalanan panjang dari 411, gagasan dari kami, kemudian ada momentum," ujar dia.

Pertemuan yang digelar tepat di hari kemenangan umat Islam itu pun sangat hangat lantaran masih dalam suasana Lebaran.

"Pak Presiden sedang dalam suasana membuka hati. Kami juga kemudian dalam kondisi ingin bersilaturahim dengan siapa saja dan ini sebetulnya kebutuhan kedua belah pihak untuk berdialog," ujar Bachtiar.

Pimpinan GNPF-MUI bertemu dengan Presiden Jokowi di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta pada hari pertama Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu lalu.

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar melancarkan kritik ke pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya melalui berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Dalam pertemuan Minggu lalu, pimpinan GNPF-MUI yang hadir meliputi Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Adapun Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi.

"Silaturahmi ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahmi, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun seusai pertemuan.

---

Penulis	:	Fabian Januarius Kuwado
Editor	:	Laksono Hari Wiwoho