JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dari Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie menuturkan, pihaknya perlu komunikasi terlebih dahulu kepada pimpinan partai untuk mempertimbangkan perubahan sikap dalam RUU Pemilu.

Seperti diketahui, lima isu krusial pada RUU Pemilu yang sedianya diputus, Kamis (8/6/2017) kemarin malah berujung deadlock.

Adapun, isu yang paling alot adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Syarif mengaku belum bisa memastikan apakah Nasdem membuka peluang untuk kompromi atau tidak.

"Ya kita lihat lah nanti. Kan kita harus komunikasi juga dengan induk-induk partai," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

(Baca: "Presidential Threshold" Jadi Bahasan Paling Alot di Pansus Pemilu)

Namun, hingga saat ini Nasdem masih dalam posisi menghendaki angka 20-25 persen, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sementara beberapa partai menginginkan agar presidential threshold nol.

Menurutnya, angka presidential threshold perlu ada agar tak semua parpol bisa asal mencalonkan Presiden.

"Ini kan pemimpin negara. Tapi sebagian ada yang ingin 0 persen. Saya pikir itu mindset masing-masing. Kalau Nasdem memandang 20 persen itu ideal, masa tidak ada batasnya," ucap Anggota Komisi V DPR itu.

(Baca: Rapat Pansus RUU Pemilu Buntu, Keputusan Ditunda Selasa Depan)

Karena berujung deadlock, fraksi-fraksi pun diberi kesempatan untuk melakukan lobi sampai Selasa pekan depan. Syarif berharap seluruh fraksi dapat berbesar hati mencari jalan keluar yang adil.

"Kami berharap hari Selasa ini bisa semuanya dengan berbesar hati menyelesaikannya," turur Syarif.

---

Penulis	:	Nabilla Tashandra
Editor	:	Sabrina Asril