JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau masyarakat untuk tak berpolemik soal rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ia meminta masyarakat memahami bahwa langkah pemerintah tersebut untuk mengantisipasi upaya-upaya yang mengancam kedaulatan negara.

"Kami ingin melarang organisasi itu, kemudian ada pihak yang justru tidak membenarkan langkah itu. Tolong ini dipahami masyarakat. Masyarakat harus paham masalah ini. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat, ayo kita berpikir jernih, tenang, tidak usah diributkan," ujar Wiranto, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Wiranto memastikan, keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari proses yang cukup panjang dalam rangka mengawasi sepak terjang berbagai organisasi kemasyarakatan.

(Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Menurut Wiranto, langkah pemerintah itu bertujuan untuk menjaga keamanan negara agar proses pembangunan nasional tetap berjalan.

"Pemerintah melakukan langkah ini bukan sewenang-wenang, bukan asal-asalan, tapi betul-betul bentuk dari eksistensi negeri ini, keselamatan negara ini, untuk keamanan negara ini, agar proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional itu berjalan dengan baik," ujar Wiranto.

Selain itu, lanjut dia, sikap tegas pemerintah tersebut tidak hanya diterapkan terhadap HTI.

Pemerintah tidak akan segan untuk membubarkan organisasi masyarakat yang ideologi maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila.

"Kami pastikan bahwa, tidak hanya HTI, organisasi kemasyarakatan apapun, walaupun sudah mengantongi izin dan berbadan hukum, tapi kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, NKRI, mengancam kedaulatan negara, ya tidak boleh hidup di Indonesia," kata dia.

(Baca: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

---

Penulis	:	Kristian Erdianto
Editor	:	Inggried Dwi Wedhaswary