MATARAM, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemberantasan hoaks dan fitnah tidak boleh tebang pilih.

Hal tersebut disampaikan SBY usai menandatangani petisi "Stop Hoaks dan Fitnah" di Mataram, Minggu (7/5/2017).

"Kami tentunya ingin keadilan yang sejati di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoaks dan fitnah juga tidak boleh tebang pilih," kata SBY dalam pidatonya.

SBY mengatakan, dia sering menjadi korban hoaks dan fitnah, terutama pada saat Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan belum lama ini.

"Negara Indonesia ini adalah negara kebenaran, negara keadilan, negara etika dan negara hukum. Bukan negara kebohongan, bukan negara fitnah, bukan negara hoaks. Rakyat harus memerangi hoaks ini," kata SBY.

Hari ini SBY bersama istrinya Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi melakukan kegiatan jalan sehat, bermain voli, futsal serta menandatangani petisi antihoaks dan fitnah.

Penandatanganan petisi ini memecahkan rekor MURI dengan jumlah mencapai 9.709 tandatangan.

Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Mataram pada 7-9 Mei 2017.

(Baca: Demokrat Buka Rakernas dengan Penandatanganan Petisi Antihoaks)

Selain mengajak rakyat untuk perang melawan hoaks, SBY juga mendukung pers media di Indonesia untuk merdeka dan bertanggung jawab.

SBY mengatakan, pers itu tidak boleh terlalu membela pihak-pihak tertentu dan tidak boleh terlalu menghajar pihak-pihak yang lain.

"Dari Mataram ini kita kumandangkan gerakan nasional, bahkan gerakan internasional setop hoaks dan fitnah. Kita dukung pers yang merdeka, adil dan bertanggung jawab," kata SBY. 

 

---

Penulis	:	Kontributor Mataram, Karnia Septia
Editor	:	Bayu Galih