JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Rizky Argama mengkritik ketentuan rekrutmen calon anggota DPD melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut Rizky, tidak relevan dan tidak tepat jika membandingkan kebutuhan seleksi calon anggota DPD dengan keikutsertaan seseorang sebagai calon anggota legislatif yang diseleksi oleh partai politik.

"Usulan agar anggota DPD diseleksi oleh suatu kepanitiaan tersendiri, sesungguhnya merupakan langkah mundur," ujar Rizky melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/4/2017).

Rizky menjelaskan, adanya mekanisme seleksi anggota DPD yang melibatkan gubernur dan DPRD justru memposisikan tingkat elektabilitas sudah disandera dengan preferensi dan arena politik.

"Sementara posisi anggota DPR adalah mewakili partai politik, maka wajar ada kebutuhan partai politik untuk melakukan seleksi ataupun penilaian guna memastikan kader mereka adalah yang terbaik," kata Rizky.

Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Penyelenggaraan Pemilu (Panja RUU Pemilu) dan pemerintah menyepakati ketentuan tentang perlunya rekrutmen calon anggota DPD melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan.

(Baca: Di RUU Pemilu, Anggota DPD akan Diseleksi oleh DPRD)

Tahapan ini nantinya akan meniadakan syarat bagi calon anggota DPD berupa pengumpulan KTP sebagaimana yang sudah berjalan pada pemilu sebelumnya.

Mekanisme seleksi akan dilakukan oleh suatu kepanitian yang dibentuk gubernur, yang beranggotakan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan uji kelayakan dan kepatutan akan diperankan oleh DPRD.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD akan dijadikan daftar calon tetap DPD untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

(Baca juga: Usulan Anggota DPD Diseleksi DPRD, Begini Mekanismenya)

---

Penulis	:	Kristian Erdianto
Editor	:	Bayu Galih