JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merespons isu perombakan kabinet atau reshuffle yang merebak di media massa dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Wiranto, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo, sehingga tidak perlu diributkan.

"Siapa mau diganti, kapan mau diganti itu kan hak presiden, untuk apa diributkan," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Wiranto pun enggan untuk menerka apakah dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan merombak menteri-menteri dalam kabinetnya yang dinilai tidak mampu mencapai target pemerintah.

"Karena ini hak prerogatif Presiden, kalau ada ya ditunggu saja, tapi tak usah dibincangkan ya," ucap Wiranto.

Isu perombakan kabinet sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

(Baca: Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...)

Saat itu, Jokowi menyampaikan tentang target 5 juta sertifikat tanah yang harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.