Jokowi Bicara "Reshuffle" Kabinet, Ini Komentar Golkar

Selasa, 25 April 2017 | 12:28 WIB

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo saat meninggalkan Masjid Atta Darut, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (9/12/2016). Masjid itu merupakan lokasi kedua yang dikunjungi Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Jokowi bertolak ke posko penampungan pengungsi di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya dan terakhir, Presiden juga akan mengunjungi gedung Pesantren Mudi Mesra, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo soal wacana pergantian menteri atau reshuffle kabinet.

Golkar mendukung jika dilakukan reshuffle kabinet asalkan untuk peningkatan kinerja menteri.

"Apa (langkah) yang diambil Presiden, kami dukung dengan syarat reshuffle ada jaminan peningkatan kinerja. Harus ada jaminan peningkatan kinerja," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham saat dihubungi, Selasa (25/4/2017).

(baca: Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (16/3/2017)
Ia mengatakan, ada atau tiadanya reshuffle, Golkar tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla hingga 2019.

Bahkan, Idrus menegaskan, Golkar hingga saat ini tetap solid mendukung Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.

Ia tak sepakat bila isu reshuffle dikaitkan dengan Pilkada DKI, sebab perombakan kabinet murni hak prerogatif Presiden.

"Kami tidak ikut campur itu dan itu biar Presiden yang lebih paham. Karena Presiden kan bersama menterinya," lanjut Idrus.

(baca: Jokowi Bicara Reshuffle, Ini Kata JK)

Presiden  menyinggung soal perombakan dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya.

"Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.

Kompas TV Politisi senior Partai Golkar,Yorrys Raweyai, menganggap bahwa reshuffle adalah hal yang lumrah dalam setiap pemerintahan.




Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Sandro Gatra