Komentar KPU soal SBY yang "WO" Saat Festival Kampanye Damai

By Yoga Sukmana - Minggu, 23 September 2018 | 12:42 WIB
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons protes Partai Demokrat soal penyelenggaraan deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2018) pagi.

Awalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara ini. Namun, ia memilih "walk out" saat acara pawai deklarasi kampanye damai.

SBY yang ikut dalam rombongan pawai turun dari mobil golf yang ditumpanginya karena merasa banyak kesepakatan terkait atribut parpol saat deklarasi kampanye damai dilanggar.

Hasyim mengatakan, memang ada kesepakatan parpol terkait deklarasi kampanye damai.

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Beberapa kesepakatan itu, pertama, tidak boleh ada atribut parpol di area lokasi deklarasi yakni di area Monas, Jakarta Pusat.

Kedua, jika ada bendara parpol, maka hanya sebatas bendara kecil yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun ia menegaskan, hal itu berlaku di area deklarasi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). (KOMPAS.com/ABBA GABRILIN)
Sementara itu kata dia, area di luar tempat deklarasi bukan termasuk bagian area tanggung jawab KPU.

"Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan," kata Hasyim, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu siang.

Oleh karena itu, KPU menilai banyaknya atribut parpol di luar area deklarasi bukan persoalan. Apalagi, kata dia, ada juga masyarakat yang menggunakan atribut pro Prabowo.

Hingga saat ini, Hasyim mengaku belum menerima protes langsung dari Partai Demokrat.

KPU juga belum mengecek apakah Partai Demokrat ikut menandatangani deklarasi kampanye damai atau tidak karena aksi walk out SBY.

Baca juga: SBY Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Meski demikian, KPU memastikan tidak ada sanksi jika parpol tak tanda tangan deklarasi kampanye damai. Hal itu hanya simbol apakah parpol setuju atau tidak dengan kampanye damai.

SBY "walk out"

Sebelumnya, Partai Demokrat melancarkan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, beliau (SBY) turun dan walk out meninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu.

Menurut Hinca, SBY walk out karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar, tak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal.

“Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa parpol apalagi membawa atribut begitu banyak sehingga terkesan sudah kampanye,” kata Hinca.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu mengumukan hasil pemutakhiran data pemilih dan pengawasan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2018.




Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Artikel Terkait


Close Ads X