DEPOK, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Universitas Indonesia Ale Berawi mengatakan, rencana penerapan ganjil-genap di Depok dapat berjalan efektif jika diimbangi sarana penunjang.
Ia mengatakan, kemacetan di Depok kerap terjadi di Jalan Margonda karena dipadati pusat perbelanjaan dan kuliner.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya menyediakan transportasi massal yang memadai sebelum menerapkan ganjil-genap.
Baca juga: Kajian Ganjil-Genap di Depok Akan Selesai Dua Minggu Lagi
"Misalnya disediakan shuttle bus menuju Margonda. Dengan demikian orang bergerak tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan moda transportasi umum," ucap Ale saat dihubungi, Selasa (14/8/2018).
Pihaknya mengimbau Pemerintah Kota Depok melakukan kajian dan evaluasi mendalam dari berbagai aspek.
Pemkot Depok juga perlu mempersiapkan rute alternatif dan rekayasa lalu lintas dengan pemberlakuan sistem ganjil-genap.
Baca juga: Dishub Depok Kaji Kendaraan Roda Dua Terkena Ganjil-Genap di Jalan Margonda
"Yang penting kita lihat saja dulu nanti pas uji cobanya kemana saja nanti jalur alternatifnya. Nanti bisa dilihat kemacetannya signifikan atau tidak, rekayasa lalu lintas pun patut untuk disiapkan," ujarnya.
Setelah penerapan ganjil-genap, Pemkot Depok dapat melihat seberapa efektif pengurangan kemacetan di Depok. Kemudian juga melihat pola perubahan transportasi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengimbau jalur alternatif saat ganjil-genap tidak dialihkan ke perkampungan atau perumahan.
Baca juga: BPTJ Tunggu Kajian Ganjil-genap di Depok
Hal itu, lanjut dia, dapat menimbulkan titik kemacetan baru.
"Harusnya sih jalur alternatif tidak ada yang dilempar ke jalan perkampungan karena jalan perkampungan tidak dirancang untuk dilintasi kendaraan umum dalam jumlah banyak," ujar Ale.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya mewacanakan menerapkan sistem ganjil-genap di Depok, khususnya Jalan Margonda, setiap Sabtu dan Minggu.
Baca juga: Depok Masih Kaji Kemungkinan Terapkan Sistem Ganjil-Genap di Margonda
"Saya minta agar kebijakan ini dikaji lebih dalam dengan cermat. Dikaji bersama Dinas Perhubungan yang memang sudah punya pembicaraan sebelumnya secara informal dengan pihak-pihak terkait, misalnya polres dan satlantas," kata Idris di Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).
| Editor | : | Kurnia Sari Aziza |
