Parpol Perbaiki Berkas 5 Caleg Eks Koruptor di Tingkat DPR

By Devina Halim - Rabu, 1 Agustus 2018 | 17:47 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra di Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra di Jakarta, Rabu (31/1/2018). (KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik telah memperbaiki berkas lima calon anggota legislatif (caleg) di tingkat DPR RI yang merupakan eks koruptor kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kelima caleg tersebut berasal dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Komisioner KPU Ilham Saputra mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima perbaikan berkas atas para caleg tersebut.

Saat ini, KPU sedang dalam tahap verifikasi dan pengecekan keabsahan data atas perbaikan tersebut. Ilham menegaskan bahwa KPU tidak akan memberikan waktu lagi bagi parpol untuk memperbaiki berkasnya.

"Tidak ada perbaikan lagi. Perbaikan kan sudah kami berikan kesempatan pada 22-31 Juli kemarin," ujar Ilham di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Data KPU-Bawaslu, Ada 207 Caleg Mantan Koruptor

"Saat ini kita verifikasi kembali syarat calonnya langsung, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, mengecek kembali berkas-berkas yang sudah ada," tambahnya lagi.

Ilham menjelaskan, jika setelah diverifikasi masih ada caleg yang dikatakan tidak memenuhi syarat, nama caleg tersebut akan langsung dicoret.

Setelah itu, KPU akan menyusun dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Baru pada tahap ini, daftar calon akan dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS, pada 12-21 Agustus 2018.

Baca juga: Nasdem Coret 16 Mantan Koruptor dari Daftar Caleg

Jika ada masukan atau tanggapan, KPU akan mengklarifikasi dengan parpol pada 22-28 Agustus 2018. Pada akhirnya, parpol akan menjawabnya di 29-31 Agustus 2018.

Larangan terkait eks napi korupsi, kasus narkoba, dan kasus pelecehan seksual pada anak untuk maju sebagai caleg, tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, pelarangan juga diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.



Editor : Sabrina Asril
Artikel Terkait


Close Ads X