JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan terhadap tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.
Dalam waktu dekat, Fayakhun akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
"Dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Bakamla RI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Menurut Febri, hingga saat ini ada 28 orang saksi yang telah diperiksa untuk Fayakhun. Para saksi yang diperiksa yakni mantan Ketua DPR, Menteri Sosial, anggota DPR, TNI Angkatan Laut, pegawai Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga politisi Partai Golkar.
Baca juga: Dari Saksi, KPK Dalami Peran Fayakhun soal Usulan Anggaran di Bakamla
Dalam kasus ini, Fayakhun ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun.
Komisi sebesar Rp 12 miliar untuk Fayakhun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.
Fayakhun diduga mengklaim bahwa dirinya yang merupakan anggota Komisi I DPR mampu meloloskan anggaran di DPR.
"Dugaan suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satellite monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016," kata Febri.
Dalam tahap penyidikan, Fayakhun baru menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada KPK.
Dalam kasus ini, Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga: Kasus Bakamla, Fayakhun Andriadi Kembalikan Uang Rp 2 Miliar ke KPK
| Editor | : | Bayu Galih |
