JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Irvanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong pada kasus korupsi e-KTP.
Setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi, Irvanto keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.45 WIB.
Ketika hendak meninggalkan gedung antirasuah itu, Irvanto ditanya wartawan perihal materi pemeriksaan. Namun, dia enggan mengungkapkannya.
Meskipun, awak media mengajukan berbagai pertanyaan. Irvanto berupaya menghindari pertanyaan awak media dengan bergegas menuju ke mobilnya yang berada di luar Gedung KPK.
"Enggak ada, enggak ada," ujar Irvan.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keterangan yang digali penyidik terkait dengan fakta persidangan.
"Saksi Irvanto kami dalami beberapa hal, seperti terkait dengan Tim Fatmawati dan secara umum yang muncul di persidangan kami klarifikasi," ujar Febri di KPK.
(Baca juga: Keponakan Setya Novanto Mengaku Pernah Jadi Konsorsium E-KTP)
Selain itu, lanjut Febri, penyidik juga menanyakan hubungan Irvan dengan Andi Narogong dan saksi-saksi lainnya yang terlibat rapat dalam Tim Fatmawati.
Sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan, di sebuah ruko di Jalan Fatmawati milik Andi Narogong, dilakukan pembahasan rancangan proyek hingga menentukan besaran anggaran proyek e-KTP.
Tim Fatmawati dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
"Karena ini jadi bagian penting dalam kontruksi perkara ini, apakah ada pengaturan dan juga relasi dengan proses penganggaran yang diduga ada alokasi ke sejumlah anggota DPR saat itu," kata Febri.
(Baca juga: KPK Dalami Peran "Tim Fatmawati" di Konsorsium Proyek E-KTP)
Andi Narogong ditangkap pada Kamis (23/3/2017). Andi merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP.
Ia diduga pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pengusaha untuk membahas anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.
Andi diduga membagikan uang kepada pejabat Kemendagri dan anggota DPR.
Dalam perkara ini, ia disangka dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
| Editor | : | Bayu Galih |
