Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Anggap Dakwaan Tidak Jelas, Kuasa Hukum Ahok Minta Dakwaan Dibatalkan
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016).Terkait
- Sebanyak 2.996 Personel Kepolisian Jaga Sidang Ahok
- Kedatangan Ahok di Lokasi Sidang Sempat Tak Diketahui
- Massa Memaksa Masuk ke Ruang Sidang Ahok, Polisi Minta Pengunjung Tertib
- Ruhut Minta Hakim Tidak Diintervensi dalam Kasus Ahok
- Jaksa Dakwa Ahok dengan Pasal Penodaan Agama
- Bacakan Eksepsi, Ahok Menangis Disebut Menodai Agama Islam
- Ahok: Banyak Oknum Elite yang Pengecut dalam Pesta Demokrasi
- Nobar Sidang Ahok di Rumah Lembang Hanya Dihadiri 20 Orang
- Dilarang Masuk karena Ruang Sidang Penuh, Pelapor Ahok Merasa Didiskriminasi
- Ini Versi Lengkap Eksepsi Ahok di Persidangan
- Kenangan Ibu Angkat yang Buat Ahok Menangis di Persidangan
- Ada Unjuk Rasa di Lokasi Sidang Ahok, Jalan Gajah Mada Tertutup Sebagian
- Eksepsi, Pengacara Sebut Penetapan Status Tersangka Ahok Tak Sesuai Prosedur
- Kuasa Hukum Ahok: Dakwaan Jaksa Prematur
- Pengacara Sebut Proses Hukum Ahok Dipengaruhi Tekanan Massa
- Lulung Sebut Ahok Berakting Saat Bacakan Nota Pembelaan
- Permintaan Ahok agar Video Gus Dur Ditayangkan Ditolak Majelis Hakim
JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) karena menganggap dakwaan tersebut tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap.
Dalam argumentasinya, para kuasa hukum menyebut dakwaan jaksa tidak mencantumkan akibat perbuatan Ahok serta korban yang dimaksud secara jelas. Menurut kuasa hukum, Pasal 156a KUHP ayat (1) huruf a dan b utuh tidak bisa dipisahkan menjadi huruf a yang mengatur pidananya, dan huruf b yang mengatur akibat dari huruf a.
"Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena hanya mencantumkan perbuatan tanpa akibatnya dalam menerapkan pasal," kata kuasa hukum.
Kuasa hukum itu kemudian melanjutkan, dalam dakwaan, semua unsur pasal tersebut harus diperhatikan karena beberapa unsur dalam suatu pasal harus terbukti. Namun, paparnya, jika tidak dicantumakan dalam dakwaan, maka apa yang sedang didakwakan dan bagaiamana terdakwa harus membela dirinya menjadi tidak jelas.
Setelah itu, kuasa hukum juga menunjukkan dakwaan jaksa yang dianggap tidak mendefinisikan korban yang dimaksud dalam kasus penodaan agama oleh Ahok. (Baca: Kuasa Hukum Ahok: Dakwaan Jaksa Prematur)
Tidak disebutkan, umat Islam atau kelompok mana yang dirugikan. Sebab, tidak ada penduduk Pulau Pramuka yang mendengarkan Ahok kemudian menjadi pelapor yang merasa dirugikan.
"Dakwaan tidak menjelaskan secara tegas siapa dakwaan dalam alternatif sehingga surat dakwaan penuntut umum secara hukum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima," kata kuasa hukum.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Nibras Nada Nailufar |
| Editor | : Fidel Ali |
