Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mendorong agar PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menemukan model bisnis dan sistem yang tepat guna mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan alih muat internasional.

"Saya tugaskan Pelindo meniru sistem yang paling canggih dan kompetitif," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu (6/11/2016).

Dengan itu, Menhub meminta kepada Pelindo II, Kesyahbandaran dan Operator Pelabuhan (KSOP) dan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok untuk berkoordinasi memperbaiki sistem tarif, model bisnis dan membuat standard operating procedure (SOP, termasuk sistem pandu dan tunda kapal.

Untuk tarif transhipment (alih muat) Menhub mengapresiasi Pelindo II telah berhasil menurunkan tarif alih muat dari 80 dollar AS per box menjadi 35 dollar AS per box.

"Tarifnya dari 80 dollar AS menjadi 35 dollar AS, tetapi tidak cukup dengan itu, waktu tunggu tarif tunda, tarif pandu, SOP harus diperbaiki," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya mengungkapkan, pihaknya telah melakukan studi tahap awal untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi titik kumpul kargo ekspor dan impor dari dan menuju wilayah Indonesia. "Kami mengusulkan Priok menjadi cargo consolidation," ujarnya.

Elvyn menjelaskan, untuk menjadi tempat konsolidasi kargo, Pelindo II tidak memiliki kewenangan agar pelabuhan lain mengumpulkan barangnya ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses ekspor.

Dengan itu pihaknya meminta kepada Menhub agar dibuatkan kebijakan dalam pelaksanaan proses tersebut. Selain itu, Elvyn mengakui pihaknya sudah melakukan pembicaraan kepada perusahaan pelayaran Maersk Line agar mendatangkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun, menurutnya perusahaan pelayaran tersebut akan meninjau lebih jauh guna memperhitungkan masalah tarif operasional kapal dan tarif lainnya. Karena, tarif pandu dan tunda kapal besar di Indoneaia masih mahal jika dibandingkan dengan Singapura.

Elvyn menjelaskan, ke depan diharapkan pemerintah Indonesia dapat bekerja sama antar pemerintah (government to government) yang memiliki kapal besar seperti Belanda, Jerman, dan China agar mau berlabuh di Indonesia.