Rayakan Perbedaan

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengaku sudah mengantisipasi apabila terjadi unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Seperti diketahui, proses rekrutmen tenaga kerja yang diperuntukkan bagi warga Surabaya ini, pendataannya akan dilakukan oleh setiap RT.

Armuji menyebut, telah berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja ini.

Ia menegaskan, telah menginstruksikan para lurah di Kota Surabaya untuk mencantumkan nomor telepon di kantor kelurahan dan kantor RW.

Baca juga: Pemkot Surabaya Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

"Sekarang ini lurah-lurah kami instruksikan mencantumkan nomor teleponnya, baik di kantor kelurahan maupun di kantor RW," kata Armuji, kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Selain itu, warga juga diberi sosialisasi terkait rekrutmen terbuka tenaga kerja tersebut.

Sehingga, warga juga bisa mengawasi apabila ada RT yang tidak mendaftarkan warganya atau meminta sejumlah uang agar mereka bisa didaftarkan.

Warga yang mengetahui hal tersebut, bisa langsung menelepon lurahnya masing-masing.

"Supaya nanti ada laporan ketika ada dugaan KKN. Nanti kami akan saling mengawasi. Lapor saja kalau RT-nya nakal," ujar Armuji.

Armuji menekankan, dalam proses rekrutmen terbuka ini, RT tidak boleh tebang pilih maupun bersikap diskriminatif dalam melakukan pendataan untuk proses rekrutmen tenaga kerja terhadap warga.

Semua warga yang memang layak untuk mendapatkan pekerjaan harus didata.

Ia juga mengingatkan para RT untuk tidak menyalahi wewenang, apalagi mencari kesempatan untuk memperkaya diri.

Prsoses rekrutmen ini dilakukan terbuka dan tak ada biaya alias gratis.

"Kalau ada RT yang main uang, RT-nya dicopot saja. Akan ada tindakan kalau ada yang main uang seperti itu," kata Armuji.

Ia mengakui, masih ada beberapa RT yang bila tidak dekat dengan salah satu warga, terkadang tidak ikut didata.

Karena itu, ia meminta semua warga juga saling mengawasi dan melakukan pemeriksaan kembali ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran di bawah.

Baca juga: Panglima TNI: Setelah Divaksin Harapan Kita Imunitas Naik, Lebih Kuat Menghadapi Covid-19, tapi...

"Makanya kami sampaikan ini ke media, supaya ada balancing-nya, semua saling mengawasi. Supaya mereka yang merasa warga miskin ikut terdaftar dalam rencana pemerintah kota merekrut tenaga kerja ini," kata Armuji.

"Kalau RT-nya fair sih, saya rasa tidak ada masalah. Tapi, kalau tidak fair, ini tentunya warga juga bisa melihat daripada pendataannya sejauh mana," imbuh Armuji.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Surabaya membuka lowongan kerja bagi warga ber-KTP Surabaya lewat RT.

Pemkot Surabaya akan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk ditempatkan sebagai tenaga kontrak di lingkungan kantor Pemkot Surabaya maupun di sejumlah perusahaan swasta di Kota Pahlawan.