Rayakan Perbedaan

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengaku sudah mengantisipasi apabila terjadi unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Seperti diketahui, proses rekrutmen tenaga kerja yang diperuntukkan bagi warga Surabaya ini, pendataannya akan dilakukan oleh setiap RT.

Armuji menyebut, telah berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses rekrutmen tenaga kerja ini.

Ia menegaskan, telah menginstruksikan para lurah di Kota Surabaya untuk mencantumkan nomor telepon di kantor kelurahan dan kantor RW.

Baca juga: Pemkot Surabaya Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

"Sekarang ini lurah-lurah kami instruksikan mencantumkan nomor teleponnya, baik di kantor kelurahan maupun di kantor RW," kata Armuji, kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Selain itu, warga juga diberi sosialisasi terkait rekrutmen terbuka tenaga kerja tersebut.

Sehingga, warga juga bisa mengawasi apabila ada RT yang tidak mendaftarkan warganya atau meminta sejumlah uang agar mereka bisa didaftarkan.

Warga yang mengetahui hal tersebut, bisa langsung menelepon lurahnya masing-masing.

"Supaya nanti ada laporan ketika ada dugaan KKN. Nanti kami akan saling mengawasi. Lapor saja kalau RT-nya nakal," ujar Armuji.

Armuji menekankan, dalam proses rekrutmen terbuka ini, RT tidak boleh tebang pilih maupun bersikap diskriminatif dalam melakukan pendataan untuk proses rekrutmen tenaga kerja terhadap warga.

Semua warga yang memang layak untuk mendapatkan pekerjaan harus didata.