JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun dari pemerintah untuk Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2022. PMN tersebut akan dicairkan jika Garuda mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU.

Hal ini diputuskan dalam agenda pembacaan hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI pada agenda Rapat Pembacaan Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI, Jumat (22/4) di Gedung Nusantara I DPR RI.

Panja juga memberikan sejumlah rekomendasi lain, di antaranya mendukung pelaksanaan skema penyelamatan yang telah disusun Garuda Indonesia bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Panja DPR Sepakat Menyelamatkan Garuda Indonesia

Panja juga meminta Garuda Indonesia bersama Kementerian BUMN melaporkan secara berkala progress penyelamatan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan diantaranya melalui pengoptimalan rute, pengefektifan jumlah pesawat, hingga optimalisasi pendapatan kargo.

Selain itu, Panja Komisi VI turut menyampaikan pemahamannya atas peluang keterlibatan investor strategis dalam mendukung penyehatan kinerja Garuda Indonesia.

Merespons keputusan tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Panja, terhadap langkah pemulihan kinerja yang turut diselaraskan dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang tengah berlangsung.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dukungan ini merupakan representasi soliditas ekosistem industri penerbangan di Indonesia.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh anggota Panja Komisi VI DPR RI dan berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan secara konsisten dan berkesinambungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).

Menurut Irfan, dukungan Panja ini menjadi bagian penting dalam restrukturisasi kinerja yang tengah dioptimalkan Garuda. Dia yakin hal ini akan menjadi outlook positif atas langkah berkesinambungan Garuda Indonesia memaksimalkan momentum pemulihan dan transformasi kinerja di masa yang penuh tantangan ini

Baca juga: Tertekan Kenaikan Harga Avtur, Garuda Indonesia Group Sambut Baik Kebijakan Biaya Tambahan

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN bersama manajemen Garuda Indonesia akan melaksanakan rekomendasi dari Komisi VI DPR.

Pasalnya, Erick meyakini opsi penyelamatan ini akan mendukung langkah Garuda untuk mempertahankan bisnisnya.

“Momen ini menjadi penting karena tren pertumbuhan dari domestik atau internasional mulai terlihat. Kami akan fokus menangani outlook krusial di antaranya proses PKPU, avtur, dan kekurangan industri penerbangan di industri domestik,” ucap Erick.

Baca juga: Pelita Air, Anak Usaha Pertamina, Melawan Dominasi Garuda dan Lion Air