BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pencairan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, belum cair sejak Oktober 2020.

Sekda Banyuwangi Mujiono mengatakan, hal tersebut karena awalnya insentif tersebut menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Baca juga: Pembebasan Lahan Seksi 1 Tol Probolinggo-Banyuwangi Baru 24,88 Persen

Namun, seiring berjalannya waktu insentif ini dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Sebenarnya itu tanggungan pemerintah pusat. Namun dalam perjalanannya dibebankan ke Pemda," katanya usai rapat tentang evaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Kantor DPRD Banyuwangi, Kamis (29/7/2021).

Mujiono mengatakan, pencairan akan dilakukan pada pekan ini dengan jumlahnya mencapai Rp13,6 miliar. Anggaran tersebut untuk pencairan pada Oktober-Desember 2020.

Sementara untuk insentif pada Januari-Juli 2021 akan dicairkan pada tahap kedua.

"Kita mengubah anggaran atau refocusing, ini perlu proses," kata dia.

Nakes yang intensifnya cair ini neruapkan ASN dan THL yang bekerja di RSUD Genteng, RSUD Blambangan, dan Dinas Kesehatan Banyuwangi.

"Dalam minggu ini cair, harus cair kasihan juga," kata dia.

Baca juga: Cerita Munadi Berjuang Melawan Covid-19, Berhasil Sembuh, tetapi 6 Kerabatnya Meninggal...

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto meminta pemerintah kabupaten segera mencairkan insentif nakes karena mereka sebagai garda depan penanganan pandemi Covid-29.

"Insentif kita minta segera dicairkan. Kasihan sudah berjuang di depan memikirkan risiko tapi intensifnya ga ada," katanya di tempat yang sama.

---

Penulis	:	Kontributor Bali, Imam Rosidin
Editor	:	Dheri Agriesta